Dasar Hukum di Indonesia
Dasar Hukum di Indonesia yang Wajib Diketahui Masyarakat
Dasar hukum di Indonesia merupakan hal penting untuk dipahami karena hampir seluruh aspek kehidupan bermasyarakat dan penyelenggaraan negara berkaitan dengan aturan hukum. Mulai dari hak dan kewajiban warga negara, pendidikan, pekerjaan, perkawinan, transaksi, kepemilikan hingga penyelenggaraan pemerintahan memiliki landasan hukum masing-masing.
Indonesia sendiri secara konstitusional merupakan negara hukum. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.”
Artinya, penyelenggaraan negara harus didasarkan pada hukum. Pemerintah maupun masyarakat sama-sama terikat oleh ketentuan hukum sesuai kedudukan, hak, kewajiban, dan kewenangannya.
Lantas, apa saja dasar hukum di Indonesia yang wajib diketahui masyarakat? Berikut penjelasannya.
Dasar Hukum di Indonesia
Istilah dasar hukum pada dasarnya dapat digunakan untuk menunjukkan ketentuan atau landasan yang menjadi dasar bagi suatu tindakan, kewenangan, kebijakan, hak, kewajiban, maupun pembentukan aturan tertentu.
Karena itu, dasar hukum suatu persoalan dapat berbeda-beda.
Sebagai contoh, dasar hukum mengenai lalu lintas tentu berbeda dengan dasar hukum perkawinan. Begitu pula ketentuan mengenai ketenagakerjaan, perlindungan konsumen, pertanahan, perpajakan, dan tindak pidana mempunyai peraturan masing-masing.
Namun, apabila membahas sistem hukum Indonesia secara umum, terdapat beberapa landasan penting yang perlu dipahami masyarakat.
Dasar Hukum Menurut UUD 1945
UUD NRI Tahun 1945 merupakan hukum dasar tertulis dan konstitusi Indonesia.
UUD 1945 memiliki kedudukan fundamental karena menjadi dasar konstitusional penyelenggaraan negara serta berada pada tingkat tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan.
Beberapa ketentuan UUD 1945 yang penting diketahui masyarakat antara lain:
Pasal 1 ayat (3)
Menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum.
Prinsip tersebut menjadi salah satu fondasi utama penyelenggaraan negara Indonesia.
Pasal 27 ayat (1)
Pada prinsipnya mengatur bahwa warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan.
Ketentuan tersebut berkaitan erat dengan prinsip persamaan di hadapan hukum.
Pasal 28D ayat (1)
Memberikan dasar konstitusional mengenai hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
Pasal 24 ayat (1)
Menegaskan prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
Pasal 24C
Mengatur dasar konstitusional mengenai Mahkamah Konstitusi beserta kewenangannya, termasuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945.
Ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan bahwa UUD 1945 bukan hanya mengatur lembaga negara, tetapi juga memberikan berbagai jaminan konstitusional yang berhubungan dengan masyarakat.
Dasar Hukum Menurut Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku
Selain UUD 1945, Indonesia memiliki berbagai jenis peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan ketentuan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan, hierarki peraturan di Indonesia secara umum meliputi:
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- Peraturan Pemerintah
- Peraturan Presiden
- Peraturan Daerah Provinsi
- Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
Hierarki tersebut penting karena menunjukkan kedudukan masing-masing jenis peraturan.
Secara prinsip, peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
Selain jenis dalam hierarki tersebut, sistem hukum Indonesia juga mengakui keberadaan berbagai peraturan yang ditetapkan oleh lembaga atau pejabat tertentu sepanjang keberadaannya diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
Undang-Undang sebagai Dasar Hukum
Undang-undang memiliki peranan besar dalam mengatur kehidupan masyarakat.
Berbagai bidang memiliki undang-undang yang menjadi landasan hukum masing-masing.
Misalnya terdapat ketentuan mengenai:
- Hukum pidana;
- Perkawinan;
- Perlindungan konsumen;
- Ketenagakerjaan;
- Perlindungan anak;
- Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;
- Perlindungan data pribadi;
- Lalu lintas;
- Pertanahan;
- Administrasi pemerintahan;
- Perpajakan; dan
- Berbagai bidang lainnya.
Karena itu, ketika mencari dasar hukum suatu persoalan, masyarakat perlu terlebih dahulu mengetahui bidang dan fakta hukum yang sedang dihadapi.
Satu permasalahan bahkan dapat berkaitan dengan lebih dari satu peraturan.
Peraturan Pemerintah sebagai Dasar Hukum
Peraturan Pemerintah (PP) merupakan salah satu jenis peraturan yang terdapat dalam hierarki peraturan perundang-undangan.
Secara konstitusional, Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.
Karena itu, PP sering berisi pengaturan yang lebih lanjut untuk melaksanakan ketentuan dalam undang-undang.
Dalam praktiknya, masyarakat maupun pelaku usaha dapat berhadapan dengan berbagai ketentuan yang bersumber dari Peraturan Pemerintah, tergantung pada bidang aktivitasnya.
Peraturan Presiden sebagai Dasar Hukum
Peraturan Presiden (Perpres) juga merupakan bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia.
Perpres dapat berisi materi yang diperintahkan oleh undang-undang, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, maupun materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan sesuai ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan.
Karena itu, Perpres memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Peraturan Daerah sebagai Dasar Hukum
Indonesia menerapkan sistem pemerintahan daerah sehingga terdapat aturan yang berlaku pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Peraturan Daerah Provinsi dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama gubernur sesuai prosedur hukum yang berlaku.
Sementara Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama bupati atau wali kota.
Peraturan daerah dapat mengatur penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta berbagai materi sesuai kewenangan daerah.
Contohnya dapat berkaitan dengan pelayanan publik daerah, tata ruang, lingkungan, pajak dan retribusi daerah, serta berbagai urusan pemerintahan daerah lainnya.
Peraturan Desa
Selain peraturan pada tingkat pusat dan daerah, masyarakat juga dapat mengenal Peraturan Desa.
Peraturan Desa ditetapkan melalui mekanisme yang diatur dalam ketentuan mengenai desa dan peraturan terkait.
Materinya dapat berkaitan dengan kewenangan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, serta kebutuhan masyarakat desa.
Namun, Peraturan Desa perlu dibedakan dari tujuh jenis peraturan dalam hierarki Pasal 7 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Keberadaannya tetap diakui berdasarkan kerangka hukum yang mengaturnya.
Dasar Hukum Tidak Hanya Berarti UUD 1945
Salah satu hal yang perlu dipahami masyarakat adalah bahwa istilah dasar hukum di Indonesia tidak selalu berarti UUD 1945.
UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis dan konstitusi negara. Namun, ketika seseorang menanyakan dasar hukum suatu tindakan atau perkara tertentu, jawabannya perlu disesuaikan dengan persoalan yang sedang dibahas.
Sebagai contoh:
Persoalan pidana → perlu melihat ketentuan pidana dan hukum acara yang relevan.
Persoalan perkawinan → perlu melihat peraturan mengenai perkawinan dan ketentuan terkait sesuai konteks perkara.
Persoalan ketenagakerjaan → perlu melihat peraturan mengenai hubungan kerja dan ketenagakerjaan.
Persoalan konsumen → dapat berkaitan dengan ketentuan perlindungan konsumen.
Persoalan administrasi pemerintahan → dapat berkaitan dengan peraturan mengenai administrasi pemerintahan dan ketentuan sektoral lainnya.
Persoalan pertanahan → dapat berkaitan dengan hukum agraria serta berbagai peraturan pelaksanaannya.
Oleh sebab itu, mencari dasar hukum yang tepat membutuhkan identifikasi terhadap fakta dan jenis permasalahan terlebih dahulu.
Mengapa Dasar Hukum Penting?
Dasar hukum memiliki beberapa fungsi penting dalam kehidupan bermasyarakat maupun penyelenggaraan pemerintahan.
Memberikan Kepastian Hukum
Dasar hukum memberikan rujukan mengenai aturan yang berlaku terhadap suatu tindakan atau persoalan.
Dengan adanya aturan yang jelas, masyarakat dapat mengetahui hak, kewajiban, dan konsekuensi hukum dari tindakan tertentu.
Membatasi Kewenangan Pemerintah
Dalam negara hukum, tindakan pemerintah tidak seharusnya dilakukan tanpa dasar kewenangan.
Kewenangan pemerintahan harus dijalankan berdasarkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
Prinsip tersebut penting untuk mencegah penggunaan kekuasaan secara sewenang-wenang.
Melindungi Hak Masyarakat
Hukum memberikan berbagai mekanisme perlindungan terhadap hak masyarakat.
Ketika seseorang merasa haknya dilanggar, dasar hukum dapat digunakan untuk mengetahui mekanisme penyelesaian yang tersedia.
Menjadi Pedoman Penyelesaian Sengketa
Ketika terjadi sengketa, ketentuan hukum menjadi salah satu dasar untuk menilai hak, kewajiban, kewenangan, serta mekanisme penyelesaiannya.
Namun, penerapan hukum terhadap suatu perkara harus mempertimbangkan fakta, bukti, dokumen, serta peraturan yang relevan.
Penerapan Dasar Hukum dalam Kehidupan Sehari-hari
Tanpa disadari, masyarakat berhadapan dengan hukum hampir setiap hari.
Ketika berkendara, seseorang harus mematuhi peraturan lalu lintas.
Ketika bekerja, pekerja dan pemberi kerja mempunyai hak serta kewajiban berdasarkan perjanjian dan ketentuan ketenagakerjaan.
Ketika membeli barang, konsumen mempunyai hak tertentu yang dilindungi hukum.
Ketika menggunakan internet, masyarakat berhadapan dengan berbagai ketentuan mengenai transaksi elektronik, data pribadi, hak cipta, dan aturan lain yang relevan.
Begitu pula dalam keluarga, berbagai persoalan mengenai perkawinan, anak, warisan, kepemilikan, dan kekerasan dalam rumah tangga dapat mempunyai aspek hukum.
Hal tersebut menunjukkan bahwa memahami dasar hukum tidak hanya diperlukan oleh pengacara atau aparat penegak hukum.
Masyarakat juga perlu mempunyai pengetahuan hukum dasar agar lebih memahami hak dan kewajibannya.
Cara Mengetahui Dasar Hukum yang Tepat
Ketika menghadapi suatu permasalahan, jangan hanya mengandalkan potongan informasi dari media sosial.
Langkah awal yang dapat dilakukan adalah mengidentifikasi jenis persoalan, mencari peraturan yang relevan melalui sumber resmi, memeriksa apakah peraturan tersebut masih berlaku, serta memperhatikan peraturan pelaksana dan perkembangan putusan pengadilan apabila relevan.
Hal ini penting karena peraturan dapat mengalami perubahan, pencabutan, maupun penggantian.
Untuk perkara yang kompleks atau memiliki konsekuensi hukum serius, konsultasi dengan advokat atau pihak yang memiliki kompetensi dapat membantu memahami ketentuan yang paling relevan terhadap kondisi konkret.
Penutup
Dasar hukum di Indonesia merupakan landasan penting dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan masyarakat.
Pada tingkat fundamental terdapat UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum dasar tertulis dan konstitusi negara. Di bawahnya terdapat berbagai peraturan sesuai hierarki, mulai dari Ketetapan MPR, Undang-Undang/Perppu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden hingga Peraturan Daerah.
Selain memahami hierarki tersebut, masyarakat perlu mengetahui bahwa dasar hukum setiap persoalan dapat berbeda.
Perkara pidana, perdata, keluarga, ketenagakerjaan, pertanahan, bisnis, maupun administrasi pemerintahan mempunyai ketentuan hukum yang perlu dianalisis berdasarkan fakta masing-masing.
Dengan memahami dasar hukum, masyarakat dapat lebih mengetahui hak dan kewajiban, meningkatkan kesadaran hukum, serta mengambil langkah yang lebih tepat ketika menghadapi suatu persoalan.
Butuh Konsultasi Mengenai Dasar Hukum?
Jika Anda sedang menghadapi permasalahan dan belum mengetahui aturan atau dasar hukum yang berkaitan dengan perkara tersebut, konsultasikan persoalan Anda kepada pihak yang memiliki kompetensi di bidang hukum.
Konsultasi Hukum: 0819-1653-6977
Sampaikan kronologi, dokumen yang tersedia, serta persoalan yang sedang dihadapi agar dapat dilakukan identifikasi awal terhadap ketentuan hukum yang relevan.
Disclaimer: Artikel ini merupakan informasi dan edukasi hukum secara umum. Isi artikel tidak menggantikan nasihat hukum profesional berdasarkan pemeriksaan fakta, dokumen, dan peraturan terbaru yang berkaitan dengan perkara tertentu.
About the Author
